Proyek pekerjaan perkuatan tebing saluran pembuangan Sadang di Desa Bojong loa Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, mencoreng perhatian tajam publik dan menuai pertanyaan serius terkait kualitas implementasi di lapangan.
Investigasi mendalam yang dilakukan oleh awak media pada Senin 08/12/2025 menemukan sejumlah kejanggalan teknis yang mengkhawatirkan.
Pelaksanaan pembangunan saluran tebing pembuangan Sadang selaku pelaksana , CV Razka Putra Samudra , dengan nilai kontrak , 148, 013,000,00 masa pelaksanaan 30 hari tahun Anggaran Apbd 2025 , terindikasi kuat mengabaikan spesifikasi dasar konstruksi.
Pembangunan saluran tebing pembuangan Sadang diduga tanpa lapisan lantai kerja di bagian dasar, yang seharusnya berfungsi sebagai pondasi penahan beban dan perata.
Meskipun kondisi saluran tergenang air banjir yang meluap, pekerjaan dipaksakan berlanjut.
Air tidak dikeringkan secara memadai, serta penggunaan batu kali yang murahan sehingga menciptakan risiko pergeseran dan kualitas pemasangan yang buruk.
tanpa adanya pengawasan dilokasi maka dengan mudah nya melakukan kebebasan para pekerja
Parahnya lagi, dalam kondisi banjir, pekerjaan pemasangan penyambungan bangunan lama terlihat tidak di bongkar diduga tambal sulam , ini sebuah indikasi nyata bahwa proses instalasi
dilakukan tanpa memperhatikan presisi yang diwajibkan oleh standar teknis.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja berinisial "MN"melontarkan pembelaan yang kontroversial. Ia mengklaim bahwa pemasangan lantai dasar sudah kami pasang mencapai kedalaman dua puluh lima centi kedalam , lalu kami lanjutkan dengan plesteran tembok tebing meskipun dalam kondisi terendam.
Pernyataan ini seketika memperpanas sorotan dan memicu pertanyaan tentang standar pengawasan proyek oleh publik ,
Sorotan tajam terhadap temuan di lapangan ini langsung direspons oleh Aktivis kabupaten Tangerang Iwan Mores Kambua selaku penggiat kontrol sosial
Menurut Iwan pemasangan dan penggunaan material yang dinilai janggal ini bukan hanya masalah teknis, melainkan berpotensi merugikan keuangan negara karena mutu hasil pekerjaan yang diragukan.
Kami menuntut dinas terkait untuk turun langsung. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, harus ada tindakan korektif segera. Jangan sampai menunggu kerusakan meluas baru pemerintah bertindak,” pungkasnya.
Redaksi



